Makalah Amerika serikat

Makalah politik dan pemerintahan di amerika serikat

Nama : Aldiano Putra Pratama

Fisip HI (Hubungan Internasional)

Dosen : Reuben Reynold Sihite, S.IP, M.IKom

NIPM : 14350750002

Semester 6

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Kita berada di dalam sebuah system. Lalu, apa itu system. System adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi seperti perusahaan cocok dengan definisi ini. Di dalam perusahaan terdapat elemen-elemen yang membentuk perusahaan berupa sumber daya. Ada lima sumber daya dalam suatu perusahaan, yaitu manusia, mesin, material, uang, dan informasi. Kelima sumber daya itu bekerja menuju tujuan tertentu yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.

Menurut pengertiannya, politik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk membuat, mempertahankan, dan memperbaiki aturan yang berada dalam lingkup kehidupannya. Dalam hal ini terjadilah sebuah hubungan yang terkait dengan konflik dan kerjasama antar manusia. Makna politik sendiri sangat luas, mencakup baik yang bersifat positif atau negatif. Bahkan Hannah Arendt memberikan definisi bahwa kekuatan politik adalah ‘akting dalam konser’. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa politik merupakan penggunaan kekuasaan, pembuatan keputusan secara kolektif’, dan hasil dari bentuk manipulasi. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pandangan tentang politik, yang mencakup: Politik sebagai seni pemerintahan, politik sebagai masalah publik, politik sebagai keadaan kompromi dan konsensus, politik sebagai kekuasaan dan distribusinya.

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Konsep teori politik amerika serikat

Organisasi partai politik

Sebelum lebih jauh membahas mengenai peran partai politik di Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri. Sangat menarik untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarah munculnya partai politik di Amerika Serikat yang semula tidak begitu mendapat respon dan simpati dari pejabat Amerika, bahkan George Washington menilai partai politik sebagai kekuatan subversive dan berbahaya bagi kesatuan bangsa, karena dikhawatirkan akan melahikan konflik-konflik diantara partai politik. Awal berdirinya partai politik di Amerika Serikat terdapat partai the Federalist yang dipimpin oleh Alexander Hamilton, yang kemudian akan menjadi cikal-bakal partai Republik. Selain itu terdapat partai Democratic Republic yang dipimpin oleh Thomas Jefferson yang anti-federalist dan menjadi cikal bakal partai demokrat sekarang ini. 

Lahirnya partai-partai tersebut, dikarenakan adanya perbedaan peresepi tentang sistem pemerintahan Amerika. Kubu Hamilton mengkhawatirkan bahwa gerakan Jefferson yang sangat pro-kepentingan rakyat pada akhirnya dapat menghancurkan bentuk pemerintahan nasional yang sedang berorientasi industri. Sebaliknya Jefferson menilai bahwa Hamilton sangat monarkhis dan dikhawatirkan  menghancurkan prinsip federalisme dan kurang memperhatikan kepentingan kelas bawah. Selain itu, isu lain yang menjadikan dikotomi kedua partai ini adalah orientasi kepentingan ekonomi masing-masing partai yang berbeda. Kebijaksanaan Hamilton sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan presiden Washington lebih menguntungkan kalangan industri dan tidak memperhatikan kepentingan petani yang pada saat  itu menjadi bidang utama dan menumbuhkan kepentingan partai pimpinan Jefferson.

Partai politik di Amerika Serikat terorganisasi secara lebih longgar dibandingkan dengan negara lain. Dua partai besar, secara khusus, tidak memiliki organisasi formal pada tataran nasional yang mengendalikan keanggotaan, kegiatan, atau posisi kebijakan, meski terdapat beberapa negara bagian yang terafiliasi melakukannya. Dengan demikian, bagi seorang Amerika untuk mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Demokrat atau Partai Republik, cukup berbeda bila dibandingkan dengan orang Britania yang mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Buruh atau Partai Konservatif. Di Amerika Serikat, seseorang dapat menjadi "anggota" sebuah partai, dengan hanya mengatakannya. Di beberapa negara bagian, seorang pemilik hak suara dapat mendaftarkan diri sebagai anggota salah satu partai dan/atau memilih di pemilihan primer untuk partai tersebut atau partai lainnya. Keikutsertaan tersebut tidak membatasi pilihan seseorang dengan cara apapun. Juga tidak memberikan seseorang hak-hak atau tanggungan tertentu bagi partai, selain daripada memungkinkan orang tersebut menyalurkan suaranya pada pemilihan primer partai tersebut. Seseorang dapat memilih menghadiri rapat komisi partai lokal pada suatu hari, dan menghadiri komisi partai lain di hari yang lain. Satu-satunya faktor yang membawa seseorang "lebih dekat pada tindakan itu" adalah kuantitas dan kualitas keikutsertaan dalam kegiatan partai dan kemampuannya untuk mengimbau pihak lain untuk menunjukkan rasa tanggung jawab.

PEMBAHASAN

1.) Sistem Politik Amerika Serikat

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik

Amerika serikat (disingkat A.S.) atau United States of America (U.S.A.) dalam bahasa Inggris, adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian yang sebagian besar terletak di Amerika Utara.

Amerika Serikat berbatasan dengan Meksiko di sebelah selatan, dan dengan Kanada di sebelah utara dan barat laut (eksklave Alaska). Di sebelah barat negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan di sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Selain itu masih ada banyak daerah dan koloni di banyak belahan dunia, seperti Hawaii, yang merupakan sebuah negara bagian, dan daerah-daerah lainnyaseperti Puerto Riko, Guam dan lain sebagainya yang termasuk dalam persemakmuran

Amerika terbentuk dari 13 bekas koloni Britania Raya yang memerdekakan diri pada tanggal 4 Juli 1776. Setelah itu Amerika berekspansi secara besar-besaran, membeli daerah Louisiana dari Perancis serta Alaska dari Rusia serta menganeksasi daerah-daerah milik Meksiko yaitu New Mexico, Texas, dan California seusai Perang Meksiko-Amerika.

Amerika ditilik dari wilayahnya adalah negara terbesar keempat di dunia, setelah Rusia, Kanada, dan Tiongkok. Dari jumlah penduduk, menempati urutan ketiga setelah Tiongkok dan India. Tetapi dilihat dari segi ekonomi, Amerika adalah nomor satu di dunia yang meliputi kira-kira seperempat hingga sepertiga total keluaran ekonomi dunia.

Dewan Perwakilan bersama Senat Amerika Serikat, merupakan bagian lembaga konstitusional pada Kongres Amerika Serikat. Sistem politik Amerika menganut Sistem Bikameral (dua Kamar), yaitu DPR dan Senat. DPR mewakili suatu wilayah yang ditetapkan (distrik). Sistim distrik kalau sistim Pemilu Indonesia saat ini Daeral Pemilihan (Dapil). Sementara Senat (kalau di Indonesia DPD), berasal dari tiap negara bagian masing-masing diwakili 2 orang, kalau jumlah negara bagian USA ada 50 maka jumlah Senatnya 100. DPR Amerika jumlah lebih banyak dari Senat.

Senat setara kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Senat beri rekomendasi kepada pemerintah terkait suatu hal, persetujuan pengangkatan pejabat eksekutif/yudikatif tingkat tinggi oleh presiden serta mengesahkan perjanjian. Sementara DPR mengajukan persetujuan RUU Keungan (termasuk bail-out).

Kedudukan Kongres (di Indonesia MPR), di dalam Konstitusi Amerika Serikat (UUD 1945 mereka) memberikan kekuasaan legislatif dari pemerintah federal (negara bagian), namun tetap terbatas. Kekuasaan Kongres misalnya otoritas mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian, memungut pajak, mendirikan pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang termasuk kekuasaan untuk "membuat seluruh hukum yang diperlukan dan layak dijalankan dalam kekuasaan sekarang. Diluar itu diberikan kepada negara bagian dan masyarakat.

Dalam kaitannya Bail-Out, Pemerintah mengajukan rancangan ke Senat dan dilanjutkan ke DPR. Sepakat berlanjut ke Kongres lalu Ketok Palu. Setuju deh pembenahan.

2.) Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

1. Presidensial

2. Parlementer

3. Komunis

4. Demokrasi Liberal

5. Liberal

6. Kapital

Secara Etimologi[1], pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut di bawah ini:

1. Pemerintah berarti melekukan pekerjaan menyeluruh.

2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah

3. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri

Amerika Serikat adalah suatu negara raksasa (super power) yang mendapatkan kemerdekaannya melalui revolusi tahun 1776, dan setelah melalui proses yang cukup panjang maka tahun 1787, Sidang Majelis Konstituante sampai pada satu titik yaitu menerima dasar demokrasi Amerika, yang tetap tegak sampai sekarang yakni Konstitusi (UUD) Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan yang konstitusi ini bermaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara.

Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat antara lain:

1. Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis

2. sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-negara Bagian atau State

3. pemerintahan oleh rakyat (Government by the people) mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan umum

4. terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-kekuasaan badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan asas checks and balances

5. negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama

6. keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (Supreme Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (Legislatif dan Eksekutif) dan menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum (rule of law)

7. suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut sistem bipartisan.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan.

S.L. Witman dan J.J. Wuest jga mengemukakan 4 ciri dan syarat system pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut:

1. It is based upon the separation of power principles

2. The Executive has no power to dissolve the legislature not must he resign when he loses the support of the majority of its membership.

3. There is no mutual responsibility between president and his cabinet, the latter is wholly responsibility to the chief Executive.

4. The Executive is chosen by the electorate.

Dengan demikian menurut system pemerintahan presidensial ini, adalah sebagai berikut:

1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen, dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.

3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan)

4. Presiden terpilih langsung oleh para pemilih.

3.) Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah:

a. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada di Washington dan pemerintah negara bagian (state). Adanya pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

b. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances sehingga tak ada yang terlalu menonjol dan diusahakan seimbang.

c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket (ticket) oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden tak bertanggung jawab kepada kongres (parlemennya Amerika Serikat) tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet dan mengepalai badan eksekutif yang mencakup departemen ataupun lembaga non departemen.

d. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan (The House of Representative). Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya 2 orang wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The Senate of United State. Masa jabatan Senat adalah enam tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya diperbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.

e. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court) yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Mahkamah Agung menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum.

f. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada dua partai yang menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam setiap pemilu, kedua partai ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik.

g. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di Amerika Serikat. Pemilu di tingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk pemilihan anggota senat, pemilu untuk pemilihan anggota badan perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya.

h. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gunernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian

Kesimpulan :

Sistem politik Amerika menganut Sistem Bikameral (dua Kamar), yaitu DPR dan Senat. DPR mewakili suatu wilayah yang ditetapkan (distrik). Sistim distrik kalau sistim Pemilu Indonesia saat ini Daeral Pemilihan (Dapil). Sementara Senat (kalau di Indonesia DPD), berasal dari tiap negara bagian masing-masing diwakili 2 orang, kalau jumlah negara bagian USA ada 50 maka jumlah Senatnya 100. DPR Amerika jumlah lebih banyak dari Senat.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah system pemerintahan presidensial yang mana pertanggung jawaban para menteri kepala departemen Negara dalm system ini di tunjukan kepada presiden, oleh karenanya para menteri berlindung di belakang sayap presiden kendati konstitusi memberikan kemungkinan untuk pihak legislatif mendongkel kekeliruan para menteri.

Jadi, dalam system ini presiden mempunyai kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala Negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang mengakui kabinet. Oleh karena itu, untuk tidak menjurus kepada kediktatoran, maka diperlukan check and balancas antar lembaga tinggi Negara, inilah yang disebut checking power with power.

Sistem dwi-partai yang dijalankan Amerika Serikat terlihat lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas antara partai pemerintah dan partai oposisi, akan tetapi di sisi lain sistem dwi-partai ternyata dapat mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat meredakan suasana politik dan cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dwi-partai.

Referensi :

1. Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Politik, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

2. Zaller John. Ethos Amerika. Gajah Mada University Press. Yogyakarta 1998

3. Jobniarto. Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta.

4. Www. Google.com

5. Cipto, Bambang.  Politik  dan Pemerintahan Amerika.  Yogyakarta: Lingkaran Buku, 2003.